Skip navigation

Anggota Komisi IV Al Amin Nasution yang menjadi tersangka kasus dugaan suap terancam dikenai PAW (penggantian antarwaktu) oleh Badan Kehormatan DPR.

Menurut Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR Gayus Lumbuun, DPR memiliki hak mengenakan PAW alias memecat anggotanya dalam kondisi tertentu.

“Pasal 9 ayat 1 aturan organik kami menyatakan kalau orang itu berhalangan tetap selama 3 bulan berturut-turut karena sakit atau masalah hukum, kami bisa mengajukannya untuk dikenai PAW,” ujar Gayus seusai diskusi bertajuk KPK Mulai Jewer DPR di Jakarta, Sabtu (12/4).

Penanganan hukum atas Amin dalam kasus dugaan gratifikasi persetujuan alih fungsi hutan lindung Bintan, ujarnya, kemungkinan akan memakan waktu lebih dari tiga bulan. Apalagi, yang bersangkutan sudah ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kita tunggu saja dalam waktu tiga bulan ini. Jika selama tiga bulan kedepan berturut-turut dia tidak aktif di DPR, mungkin kita akan ambil langkah itu,” kata Gayus.

Pada saat itu, ujarnya, pihaknya akan mengajukan PAW ke Pimpinan DPR untuk diteruskan ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan KPU.

Politisi dari Fraksi PDIP itu juga mengatakan jika PAW dijatuhkan terhadap Amin, BK DPR tidak berwenang lagi mengusut pelanggaran kode etik yang dilakukan Amin, sebab Amin sudah bukan anggota DPR.

Namun, pihaknya hingga saat ini belum bisa mengusut ada atau tidaknya pelanggaran kode etik dalam kasus Amin. Sebab, kata Gayus, hingga kini tidak ada yang melaporkan Amin ke BK DPR. “Kewenangan kami memang terbatas. Kami baru bisa bekerja jika ada laporan atau berdasarkan permintaan dari pimpinan DPR.”

Sesuai dengan batasan kewenangan BK, fokus pengusutan BK lebih kepada sisi etika para anggota DPR yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

Selain dua orang anggota DPR yang diduga berada di hotel tempat Amin tertangkap, Gayus mengungkapkan kemungkinan ada sekitar 10 orang lagi yang diduga mengetahui dan terlibat kasus gratifikasi rekomendasi alih fungsi 6.800 hektare hutan lindung di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.

“Jika memang Pimpinan DPR meminta BK untuk mengusut, kita akan meminta keterangan 10 orang itu. Sekaligus sebagai pemenuhan hak yang bersangkutan menyampaikan pembelaan. Termasuk dari pihak yang memberikan gratifikasi,” kata dia.

Dalam diskusi itu, Direktur Kerja Sama Pelestrarian Hutan Indonesia Indro Cahyono menyarankan agar DPR membatalkan putusan Komisi IV DPR tentang alih fungsi hutan lindung Bintan karena terindikasi suap pascatertangkapnya Amin. “Nggak masuk akal bila terbukti ada suap, tapi produk hukum itu tetap dijalankan,” ujar dia.

Meski demikian, Wakil Ketua Komisi IV DPR Suswono menyatakan DPR telah melakukan prosedur yang benar berkaitan dengan konvensi lahan tersebut. Kalaupun ada oknum yang bermain di belakang dan melakukan kesepakatan, ujarnya, itu di luar kemampuan pimpinan Komisi IV dalam mengawasi.

Ia menjelaskan DPR telah membentuk tim teknis independen untuk melakukan kajian teknis dan politis di lapangan. Tim pengkaji yang beranggotakan peneliti LIPI, IPB, KLH dan TNI AL itu melakukan kajian tentang kelayakan alih fungsi hutan lindung.

Kemudian, lanjutnya, tim dari DPR mengkaji kelayakan politis alih lahan terkait pengajuan penggunaannya untuk perkantoran sejumlah kabupaten baru hasil pemekaran wilayah. DPR menemui stakeholder di Bintan untuk mengetahui dampak alih fungsi tersebut.

Dari 8.600 hektare yang diajukan untuk alih fungsi, DPR hanya menyetuji 6.800 hektare. “Kebutuhan sisanya bisa dipindahkan ke lokasi lain. Tapi ada 2.000-an hektare yang tidak bisa,” papar anggota F-PKS itu (Media Indonesia)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: